Home Terbaru Ditjen PSKL Lakukan Pembahasan RPerpres Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial

Ditjen PSKL Lakukan Pembahasan RPerpres Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial

update.idnpos.com update video May 13, 2022 8:22 pm

Berita Baru, Jakarta – Persetujuan prakarsa Rancangan Perpres (RPerpres) tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial telah disetujui dari Presiden pada tanggal 27 April 2022. 

Oleh sebab itu Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan juga serta Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan juga serta Kehutanan (KLHK) lakukan pembahasan RPerpres pada hari Jum’at 13 Mei 2022.

di dalam keterangan tertulis Biro Hubungan Masyarakat KLHK melalui akun Instagram @pskl_klhk, dijelaskan urgensi Perpres ini untuk peta jalan percepatan distribusi akses perhutanan sosial.

Sehingga target 12,7 juta dapat tercapai dengan tenaga pendamping sejumlah 25.000 orang dan juga serta peningkatan kualitas Kelompok usaha perhutanan sosial.

Perpres ini serta memuat perencanaan jangka menengah sampai Tahun 2030 yg menjadi acuan para pihak di dalam berkoordinasi, berkolaborasi di dalam mencapai tujuan nasional melalui berbagi peran, sumber daya dan juga serta tanggung jawab.

Substansi berasal dari perpres ini sangatlah lengkap antara yg lain berfokus pada usaha percepatan, target dan juga serta sasaran, strategi, program dan juga serta kegiatan, penetapan pengembangan wilayah terpadu, pelaksana, monitoring dan juga serta evaluasi, dukungan para pihak, sistem info berbasis digital dan juga serta aspek pembiayaan.

Baca Juga :  4 Golongan Ini Rentan Kena Gangguan Jiwa di Pandemi Covid

Terdapat tiga fokus percepatan utama. Mencakup percepatan distribusi akses legal pengelolaan perhutanan sosial, percepatan pendampingan dan juga serta peningkatan kualitas pengembangan usaha perhutanan sosial.

Untuk distribusi akses legal sampai saat ini telah didistribusikan seluas 4,923 juta ha bagi 8.223 KUPS dan juga serta didampingi 1.510 orang pendamping, lanjutnya, memerlukan percepatan distribusi akses dan juga serta peningkatan kualitas KUPSnya.

“Pendamping sangat penting untuk transformasi pengetahuan lokal untuk tata kelola perhutanan yg berbasis ekologi, sosial dan juga serta ekonomi,” kata Didik Suharjito, Profesor Institute Teknologi Bandung (ITB) di dalam pembahasan Rperpres tersebut. 

Sementara Dirjen Perhutanan Sosial KLHK, Bambang Supriyanto mengatakan kebutuhan pendamping dinilai masih kurang. dari karena itu pendampingan dapat dilakukan serta berasal dari pendamping antar KL maupun daerah yg terlebih dahulu ditingkatkan kapasitas pendampingan Perhutanan sosial  melalui e-learning.

“Selain pendampingan, sumbatan regulasi tentang pelibatan pemerintah daerah kabupaten dimana pemberdayaan masyarakat diatur yg intinya rencana aksi didasarkan tapak pada kabupaten yg di fasilitasi pembentukan kelembagaan kelompok tani hutannya dan juga serta Pemerintah Daerah provinsi melalui KPH sehingga setiap tahunnya hendak tercapai tambahan distribusi akses 1 juta ha,” ungkap Bambang Supriyanto.

Baca Juga :  Selama 14 Tahun, 251 Rumah Ibadah Dibangun di Surabaya

Diterangkan serta, tempat perhutanan sosial yg telah terdapat pendamping dan juga serta telah terbentuk KUPS melalui Rencana Kerja Perhutanan Sosial dipastikan implementasi perlindungan terhadap areal lindung dari kelompok secara kolektif sedangkan di areal produktif dikelola dengan pola agroforestri. 

Hutan tidak cuma untuk kayu, pangan tetapi serta perlindungan ekologis. tempat perhutanan sosial ini subjek intervensi kebijakan KL/daerah untuk sarana produksi, permodalan dan juga serta pemasaran.

di dalam Rancangan Perpres ini serta diatur insentif kepada para pemegang perhutanan sosial melalui RHL di dalam rangka pemulihan ekosistem dan juga serta peningkatan produktivitas lahan. 

Baca Juga :  [IDNpos-Update]-Bongkar Dan Menata Hasil Belanja Bulanan April 2022 || Hang up And Restock Organizing

Peta indikatif perhutanan sosial pada umumnya berasal berasal dari areal eks perizinan HPH/HTI; BUMN yg pada umumnya dengan tutupan lahannya rendah/gundul; daerah konflik yg memerlukan fasilitasi pemerintah untuk mencari penyelesaian dan juga serta sekaligus di dalam rangka pemulihan dan juga serta peningkatan kesejahteraan. 

Karena mandat persetujuan prakarsa ini mesti dilaksanakan pembahasan 14 hari setelah persetujuan maka pada kesempatan tersebut serta telah dilakukan pembahasan antar KL. 

Disepakati Perpres ini diselesaikan pada bulan Juli Tahun 2022 melalui pembahasan panitia antar kementerian, harmonisasi di kumham dan juga serta persetujuan presiden.

Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono selaku pimpinan rapat, menyampaikan bahwa Perhutanan Sosial merupakan program strategis nasional yg mesti didukung dari Kementerian Lembaga. “Integrasi program berbasis perhutanan sosial menjadi salah satu kunci penting,” katanya.

Selain K/L, pertemuan ini dihadiri akademisi berasal dari UGM, IPB, Universitas Lampung, Universitas Mulawarman, Universitas Cendrawasih dan juga serta Universitas Nusa Bangsa serta organisasi Nirlaba penggerak Perhutanan Sosial.

Sumber Referensi & Artikel : Berbagai Sumber
Saksikan video selengkapnya :